Marketplace BGN untuk Pengadaan Bahan Baku MBG: Solusi Pencegahan Korupsi atau Sekadar Memindahkan Celah?

Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membangun marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka babak baru dalam tata kelola program pangan berskala nasional. Platform digital tersebut dirancang untuk membuat proses pembelian bahan pangan lebih transparan dan memungkinkan pemerintah memantau pemasok, harga, transaksi, hingga aspek perpajakan.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa marketplace tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Pada tahap awal, sejumlah komoditas utama akan menjadi perhatian, antara lain beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. BGN juga merencanakan mekanisme verified seller serta mengarahkan pengadaan sedapat mungkin kepada pemasok di wilayah setempat.

Rencana ini menarik karena persoalan pengadaan merupakan salah satu titik rawan dalam program MBG. BGN sendiri sebelumnya telah mengingatkan mitra agar tidak melakukan markup harga bahan baku dan menyebut adanya sanksi bagi mitra yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, apakah digitalisasi pengadaan otomatis membuat korupsi menjadi sulit dilakukan?

Jawabannya tidak sesederhana itu.

Mengapa marketplace BGN dapat membantu mencegah korupsi?

1. Mengurangi transaksi yang tidak terdokumentasi

Salah satu keunggulan utama marketplace adalah seluruh transaksi dapat direkam secara digital. Pemerintah dapat mengetahui siapa pemasoknya, barang apa yang dibeli, berapa jumlahnya, berapa harganya, dan kapan transaksi dilakukan.

Dibandingkan mekanisme yang sangat bergantung pada transaksi manual, jejak digital tersebut dapat mempersempit ruang untuk membuat transaksi fiktif atau mengubah dokumen setelah transaksi berlangsung.

Konsep ini sejalan dengan arah kebijakan pengadaan pemerintah yang mendorong pengadaan secara elektronik. Dalam kerangka pengadaan pemerintah, e-marketplace memang telah menjadi bagian dari sistem pengadaan elektronik.

2. Lebih mudah mendeteksi markup harga

Marketplace juga berpotensi menciptakan basis data harga yang sangat berguna.

Misalnya, apabila SPPG di satu daerah membeli telur dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada SPPG lain di daerah yang memiliki kondisi pasar serupa, sistem dapat memberikan tanda peringatan.

Dengan data yang terkumpul secara terpusat, pengawasan tidak harus menunggu sampai laporan dugaan penyimpangan muncul. Anomali harga dapat dianalisis lebih awal.

Dalam konteks ini, gagasan BGN memiliki relevansi dengan perkembangan pengadaan elektronik pemerintah. LKPP, misalnya, menyebut fitur e-audit pada Katalog Elektronik V6 memungkinkan APIP melakukan pengawasan secara real time terhadap transaksi.

3. Mempersempit interaksi langsung antara pembeli dan pemasok

Korupsi pengadaan tidak selalu berbentuk pencurian uang secara langsung. Salah satu risiko adalah hubungan tidak wajar antara pihak yang membeli dengan pihak yang menjual.

Marketplace dapat mengurangi sebagian interaksi informal tersebut. Pemilihan barang, harga, pemesanan, pembayaran, dan dokumentasi dilakukan melalui sistem.

Secara teoritis, semakin sedikit ruang untuk melakukan negosiasi di luar sistem, semakin kecil pula ruang untuk melakukan kesepakatan tersembunyi.

4. Mempermudah audit

Digitalisasi memungkinkan auditor memperoleh data dalam format yang lebih terstruktur.

Alih-alih memeriksa dokumen dari ribuan dapur MBG satu per satu secara manual, auditor dapat menganalisis pola transaksi secara nasional.

Misalnya:

• pemasok yang terus-menerus memenangkan transaksi;
• harga yang secara konsisten berada di atas harga pasar;
• transaksi dalam jumlah tidak lazim;
• pembelian dari pemasok yang memiliki hubungan tertentu dengan pengelola;
• pola transaksi antardaerah yang tidak wajar.

Dengan kata lain, marketplace bukan hanya tempat membeli barang, tetapi dapat menjadi infrastruktur pengawasan berbasis data.

Tetapi marketplace bukan jaminan bebas korupsi

Di sinilah sisi kontra dari rencana tersebut perlu diperhatikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajian tata kelola e-procurement 2025 justru memberikan catatan penting: digitalisasi pengadaan belum otomatis menghilangkan korupsi. Kajian tersebut menyatakan bahwa risiko penyimpangan masih dapat muncul sejak tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.

Artinya, korupsi dapat berpindah dari transaksi menjadi manipulasi sistem atau proses sebelum dan sesudah transaksi.

1. Risiko manipulasi bisa bergeser ke tahap verifikasi pemasok

BGN berencana menggunakan mekanisme verified seller. Secara prinsip, hal ini positif karena tidak semua pihak dapat langsung menjadi pemasok.

Namun muncul pertanyaan penting:

Siapa yang memverifikasi para pemasok tersebut dan bagaimana proses verifikasinya dilakukan?

Jika proses verifikasi tidak transparan, muncul potensi persoalan baru. Misalnya, pemasok tertentu mendapatkan akses ke marketplace sementara pemasok lain yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak mendapatkan akses.

Dengan demikian, mekanisme verified seller harus memiliki:

• kriteria yang jelas;
• prosedur pendaftaran yang terbuka;
• alasan penerimaan atau penolakan yang dapat ditelusuri;
• mekanisme keberatan;
• pemeriksaan konflik kepentingan;
• serta audit berkala.

Jika tidak, marketplace hanya memindahkan titik rawan dari "siapa yang memenangkan pembelian" menjadi "siapa yang boleh masuk ke dalam sistem".

2. Risiko monopoli atau konsentrasi pemasok

Marketplace memang dapat meningkatkan transparansi, tetapi belum tentu otomatis meningkatkan persaingan.

Jika jumlah pemasok yang terverifikasi terlalu sedikit, pasar justru dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Hal ini menjadi penting karena MBG memiliki skala permintaan yang sangat besar. Semakin besar volume pembelian pemerintah, semakin besar pula nilai ekonominya bagi pemasok.

Karena itu, BGN perlu memastikan bahwa marketplace tidak berubah menjadi pintu masuk bagi segelintir perusahaan besar saja.

Salah satu prinsip dalam kebijakan pengadaan pemerintah adalah meningkatkan peran UMKM dan pemerataan ekonomi.

Dalam konteks MBG, hal tersebut juga relevan dengan rencana BGN untuk mengutamakan pemasok lokal.

3. Preferensi pemasok lokal memiliki manfaat, tetapi juga tantangan

Rencana BGN untuk mengutamakan bahan pangan dari daerah setempat memiliki alasan ekonomi. Uang yang dibelanjakan untuk MBG diharapkan ikut berputar di daerah.

Contohnya, jika SPPG berada di Mojokerto dan kebutuhan telur tersedia di Mojokerto, pembelian akan diarahkan kepada pemasok lokal sebelum mencari pemasok dari luar daerah.

Namun kebijakan tersebut perlu dirancang hati-hati.

Jika preferensi lokal terlalu ketat, SPPG bisa mengalami kesulitan ketika:

• stok lokal tidak mencukupi;
• harga lokal terlalu tinggi;
• kualitas tidak memenuhi standar;
• pemasok lokal hanya dikuasai beberapa pelaku usaha.

Karena itu, prinsip "lokal terlebih dahulu" sebaiknya tidak mengalahkan prinsip kualitas, keamanan pangan, ketersediaan, harga wajar, dan persaingan sehat.

4. Manipulasi kualitas tetap mungkin terjadi

Persoalan pengadaan pangan tidak hanya mengenai harga.

Ada pertanyaan yang jauh lebih sulit:

Bagaimana sistem memastikan bahwa barang yang dibayar sesuai dengan barang yang benar-benar dikirim?

Misalnya dalam sistem tercatat:

Telur grade tertentu, berat tertentu, jumlah tertentu.

Tetapi barang yang tiba di dapur MBG memiliki kualitas atau ukuran berbeda.

Marketplace dapat mencatat transaksi dengan sangat rapi, tetapi pencatatan digital tidak dengan sendirinya membuktikan kondisi fisik barang.

Karena itu, digitalisasi harus disertai mekanisme pemeriksaan kualitas dan kuantitas di lapangan.

Peraturan BGN mengenai keamanan dan mutu pangan MBG sendiri mencakup rantai pasok mulai dari pengadaan dan penerimaan bahan baku sampai penyimpanan, pengolahan, pengiriman, dan penerimaan makanan.

Dengan demikian, marketplace seharusnya menjadi satu bagian dari sistem pengawasan, bukan seluruh sistem pengawasan.

5. Risiko "korupsi digital"

Ada anggapan bahwa jika semuanya sudah menggunakan aplikasi, korupsi menjadi sulit dilakukan. Pandangan tersebut terlalu sederhana.

Teknologi hanya mengubah bentuk risiko.

Jika sebelumnya seseorang dapat memanipulasi kuitansi, dalam sistem digital mungkin saja manipulasi dilakukan terhadap:

• data pemasok;
• spesifikasi barang;
• harga referensi;
• algoritma atau mekanisme pencarian;
• sistem verifikasi;
• data penerimaan barang;
• atau akses pengguna.

Karena itu, BGN membutuhkan audit teknologi selain audit keuangan.

KPK dalam kajiannya mengenai e-procurement juga menekankan bahwa permasalahan pengadaan tidak berhenti pada persoalan digitalisasi. Kualitas perencanaan, integrasi sistem, keandalan sistem elektronik, serta pengawasan tetap menjadi persoalan penting.

6. Marketplace juga dapat membebani pemasok kecil

Ada sisi lain yang perlu diperhatikan: digitalisasi dapat meningkatkan transparansi sekaligus menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil.

Peternak telur, petani, koperasi, atau pedagang pangan lokal mungkin memiliki produk yang memenuhi kebutuhan MBG, tetapi belum tentu memiliki kemampuan administratif dan digital yang sama dengan perusahaan besar.

Menariknya, pengalaman SIPLah menunjukkan bahwa platform digital memang dapat digunakan untuk membuka akses pasar bagi UMK dan koperasi. Kemendikdasmen pada 2026 menyebut digitalisasi SIPLah dan proses onboarding LKPP diarahkan untuk memperluas keterlibatan UMK-K dalam ekosistem pengadaan.

Namun pengalaman tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pendampingan.

Jika BGN ingin marketplace MBG benar-benar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal, pemasok kecil perlu dibantu dalam hal:

• registrasi;
• pemenuhan persyaratan;
• administrasi perpajakan;
• penggunaan platform;
• standar kualitas;
• pembayaran digital;
• dan pemenuhan volume pesanan.

Pro dan kontra secara ringkas

Marketplace perlu dipandang sebagai alat, bukan obat antikorupsi

Pada akhirnya, perdebatan mengenai marketplace BGN sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah platform tersebut "bisa mencegah korupsi" atau tidak.

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

“Apakah desain marketplace tersebut mampu menghilangkan atau setidaknya mempersempit titik-titik rawan korupsi sepanjang rantai pengadaan MBG?”

Pengalaman pengadaan pemerintah menunjukkan bahwa digitalisasi memang dapat memperkuat transparansi. LKPP sendiri mendorong proses pengadaan yang terbuka, adil, kompetitif, dan akuntabel, sementara KPK mencatat bahwa e-procurement tetap memiliki risiko jika tata kelolanya lemah.

Karena itu, marketplace BGN akan lebih efektif jika dibangun bersama sejumlah lapisan pengaman.

Pertama, harga referensi harus transparan dan diperbarui secara berkala mengikuti kondisi pasar.

Kedua, data pemasok dan pemilik manfaat (beneficial ownership) perlu diperiksa untuk mengurangi risiko perusahaan yang sebenarnya terafiliasi menguasai transaksi.

Ketiga, algoritma atau mekanisme pemilihan pemasok perlu dapat diaudit, terutama apabila sistem secara otomatis merekomendasikan pemasok tertentu.

Keempat, data transaksi perlu terhubung dengan sistem pengawasan dan audit, sehingga anomali dapat terdeteksi tanpa menunggu pemeriksaan setelah uang dibelanjakan.

Kelima, penerimaan barang di SPPG harus menjadi bagian dari sistem. Barang yang dipesan, dibayar, dan diterima harus dapat dicocokkan secara digital.

Keenam, kanal pengaduan harus terbuka, baik bagi pemasok maupun masyarakat, dengan perlindungan terhadap pelapor.

Ketujuh, BGN perlu memastikan akses yang adil bagi koperasi, UMKM, petani, peternak, dan pemasok lokal, sehingga digitalisasi tidak justru membuat pasar MBG dikuasai segelintir pemain.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

Rencana marketplace khusus bahan baku MBG memiliki dasar yang cukup kuat dari perspektif transparansi. Dengan transaksi yang tercatat, pemasok yang terverifikasi, data harga yang terkumpul, dan kemungkinan pengawasan berbasis data, sistem tersebut berpotensi mempersempit sejumlah celah penyimpangan.

Tetapi marketplace tidak sama dengan antikorupsi.

Teknologi dapat membuat transaksi lebih mudah dilacak, tetapi tidak otomatis menjamin bahwa harga yang ditetapkan wajar, pemasok dipilih secara adil, barang yang dikirim sesuai kualitas, atau tidak terjadi konflik kepentingan.

Justru karena nilai dan skala MBG sangat besar, desain tata kelolanya harus memperhatikan seluruh rantai: perencanaan → verifikasi pemasok → penetapan harga → pemesanan → pembayaran → pengiriman → pemeriksaan kualitas → audit → pengaduan.

Jika seluruh rantai tersebut diawasi, marketplace dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas MBG. Sebaliknya, jika hanya digitalisasi transaksi yang dilakukan tanpa memperbaiki proses di belakangnya, risiko penyimpangan tidak hilang—ia hanya dapat berpindah ke titik yang lebih sulit terlihat.

Dengan demikian, keberhasilan marketplace BGN nantinya tidak terutama ditentukan oleh seberapa canggih aplikasinya, melainkan oleh seberapa transparan aturan mainnya, seberapa kuat pengawasannya, dan seberapa terbuka datanya untuk diaudit.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Tim HukumInfo tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.