Riwayat Kredit dan Dunia Kerja: Instrumen Mitigasi Risiko atau Bentuk Diskriminasi Baru?

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan BI Checking—yang kini dikenal sebagai SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK—sebagai salah satu syarat rekrutmen karyawan menjadi perdebatan di Indonesia. Tidak sedikit pelamar kerja yang mengaku gagal diterima karena memiliki riwayat kredit bermasalah, meskipun kompetensi dan pengalaman kerjanya memenuhi kebutuhan perusahaan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah perusahaan berhak menjadikan BI Checking sebagai syarat penerimaan kerja? Dan bagaimana praktik tersebut jika dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia serta praktik di negara lain?

Apa Itu BI Checking atau SLIK OJK?

BI Checking adalah istilah lama untuk sistem informasi debitur yang sebelumnya dikelola Bank Indonesia. Sejak 2018, layanan tersebut dialihkan ke OJK dan dikenal sebagai SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Melalui SLIK, lembaga keuangan dapat melihat riwayat kredit seseorang, termasuk:

• Pinjaman yang dimiliki
• Status pembayaran kredit
• Tunggakan
• Kolektibilitas kredit
• Riwayat pembiayaan lainnya

Data tersebut umumnya digunakan oleh bank dan lembaga pembiayaan untuk menilai risiko calon debitur.

Apakah BI Checking Diatur dalam UU Ketenagakerjaan?

Sampai saat ini, tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan ataupun secara khusus mengatur BI Checking sebagai syarat penerimaan tenaga kerja.

Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan melakukan BI Checking terhadap pelamar kerja. Kemnaker juga menyatakan bahwa fokus utama rekrutmen seharusnya berada pada kompetensi dan kesesuaian kualifikasi pekerja dengan kebutuhan perusahaan.

Artinya, secara hukum:

• Tidak ada kewajiban perusahaan melakukan BI Checking.
• Tidak ada larangan eksplisit bagi perusahaan untuk mempertimbangkan informasi tersebut.
• Kebijakan tersebut pada umumnya merupakan kebijakan internal perusahaan.

Kaitannya dengan UU Perlindungan Data Pribadi

Persoalan yang lebih penting justru berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Indonesia telah memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah, termasuk persetujuan dari pemilik data.

Dalam konteks rekrutmen:

• Perusahaan seharusnya memperoleh persetujuan pelamar sebelum mengakses atau memproses data keuangan pribadi.
• Penggunaan data kredit harus memiliki tujuan yang jelas dan proporsional.
• Data tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau melebihi tujuan rekrutmen.

Karena itu, penggunaan BI Checking terhadap pelamar kerja perlu memperhatikan prinsip privasi dan perlindungan data pribadi.

Argumen yang Mendukung BI Checking

Pihak yang mendukung BI Checking biasanya berpendapat bahwa:

1. Mengurangi Risiko Fraud

Pada posisi tertentu, seperti di sektor perbankan, Asuransi, keuangan, treasury, dan pengelolaan asset, riwayat kredit dianggap dapat menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan pribadi dan potensi risiko penyalahgunaan wewenang.

2. Melindungi Reputasi Perusahaan

Perusahaan sektor keuangan sering menerapkan standar kepatuhan yang lebih tinggi terhadap calon pegawai yang akan menangani dana nasabah.

3. Praktik yang Sudah Lazim di Sektor Keuangan

Diskusi praktisi dan pengalaman pelamar menunjukkan bahwa pengecekan riwayat kredit lebih sering ditemukan pada industri perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan dibanding sektor lainnya.

Argumen yang Menolak BI Checking

1. Tidak Berkaitan Langsung dengan Kompetensi

Seseorang dapat memiliki tunggakan kredit karena:

• PHK
• Krisis ekonomi
• Keadaan darurat keluarga
• Masalah kesehatan

Kondisi tersebut belum tentu mencerminkan kemampuan profesional seseorang.

2. Berpotensi Menimbulkan Diskriminasi

Pelamar yang sedang mengalami kesulitan ekonomi justru dapat semakin sulit memperoleh pekerjaan apabila riwayat kredit dijadikan hambatan dalam proses rekrutmen.

3. Mengganggu Hak atas Privasi

Data kredit merupakan data pribadi yang sensitif sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Tabel Perbandingan

Tren Global: Semakin Banyak Pembatasan

Menariknya, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat justru mulai membatasi penggunaan credit check dalam rekrutmen karena dianggap tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja pekerjaan.

Beberapa negara bagian dan kota besar telah melarang atau membatasi penggunaan riwayat kredit untuk sebagian besar pekerjaan, kecuali posisi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan atau keamanan. Bahkan muncul berbagai usulan legislasi untuk melarang penggunaan credit report dalam proses perekrutan secara lebih luas.

Kesimpulan

Dari perspektif hukum Indonesia, BI Checking bukan merupakan syarat yang diwajibkan oleh UU Ketenagakerjaan. Penggunaannya saat ini lebih merupakan kebijakan internal perusahaan, terutama pada sektor keuangan dan industri yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana.

Namun, praktik tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam UU Pelindungan Data Pribadi, termasuk persetujuan pelamar dan penggunaan data yang proporsional dengan kebutuhan pekerjaan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia berada pada posisi yang relatif moderat. Amerika Serikat masih memperbolehkan credit check dengan sejumlah syarat, sementara beberapa wilayah mulai membatasinya. Uni Eropa cenderung lebih ketat dalam melindungi data pribadi pelamar kerja. Tren global menunjukkan bahwa proses rekrutmen modern semakin menitikberatkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuan profesional, dibanding sekadar kondisi keuangan pribadi seseorang.

Pertanyaan yang patut dipertimbangkan ke depan adalah: apakah riwayat kredit benar-benar mencerminkan kualitas seorang pekerja, atau justru berpotensi menjadi bentuk diskriminasi baru dalam dunia ketenagakerjaan?

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.