Jakarta, Hukuminfo.id, 18 September 2026— Investasi teknologi membawa lebih dari sekadar modal. Ketika sebuah perusahaan asing membuka usaha di Indonesia, sering kali ikut masuk pula berbagai aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, algoritma, database, merek, formula bisnis, desain, metode produksi, hingga informasi rahasia perusahaan.

Di sinilah satu pertanyaan menjadi penting sejak awal:

Siapa sebenarnya yang memiliki teknologi, data, merek dan rahasia dagang setelah bisnis mulai berjalan di Indonesia?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena investasi teknologi terus berkembang. Studi EY Indonesia yang dipublikasikan April 2026 mencatat bahwa investasi perusahaan di Indonesia terhadap teknologi transformatif terus meningkat, dengan artificial intelligence dan analytics menjadi bidang yang mendapat perhatian besar. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum mengenai data menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan investasi teknologi.

Dengan kata lain, bagi investor, teknologi bukan hanya persoalan bagaimana teknologi digunakan. Kepemilikan, perlindungan dan pengelolaan aset teknologi juga merupakan bagian dari nilai investasi.

Data, Software, Merek dan Rahasia Dagang Bukan Barang yang Sama

Salah satu hal yang perlu dipahami investor adalah bahwa setiap aset memiliki rezim hukum yang berbeda.

Software, misalnya, termasuk objek yang dapat dilindungi melalui hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjelaskan bahwa program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perlindungan hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis ketika ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Sementara itu, merek memiliki mekanisme perlindungan tersendiri. UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur merek dan indikasi geografis, dan DJKI menjelaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar.

Berbeda lagi dengan rahasia dagang.

UU Nomor 30 Tahun 2000 mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui masyarakat, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Undang-undang tersebut masih berstatus berlaku.

Karena karakter masing-masing berbeda, investor tidak dapat menggunakan satu cara perlindungan untuk seluruh aset.

1. Siapa Pemilik Software yang Dibawa Investor?

Misalnya sebuah perusahaan teknologi dari luar negeri mendirikan PT PMA di Indonesia.

Perusahaan tersebut membawa sebuah platform digital yang sebelumnya telah dikembangkan oleh perusahaan induknya.

Pertanyaannya:

Apakah software tersebut otomatis menjadi milik perusahaan Indonesia?

Tidak dapat langsung disimpulkan demikian.

Status kepemilikan perlu dilihat dari siapa pencipta atau pemegang haknya, bagaimana struktur grup perusahaan, apakah terdapat lisensi, pengalihan hak, perjanjian penggunaan teknologi, atau hubungan kerja yang menghasilkan pengembangan baru.

DJKI secara jelas memasukkan program komputer sebagai objek perlindungan hak cipta. Karena itu, hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan Indonesia sebaiknya dituangkan secara jelas dalam dokumen hukum.

Misalnya:

• siapa pemilik software;

• siapa yang memperoleh lisensi;

• wilayah penggunaan;

• jangka waktu;

• hak melakukan modifikasi;

• hak memberikan sublisensi;

• siapa pemilik pengembangan baru;

• bagaimana penggunaan setelah kerja sama berakhir.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat teknis, tetapi justru dapat menentukan nilai aset perusahaan dalam jangka panjang.

2. Database Tidak Sama dengan Data Pribadi

Persoalan berikutnya adalah database.

Investor teknologi dapat membawa database pelanggan, informasi pengguna, data transaksi atau sistem pengelolaan informasi.

Namun, kepemilikan database dan hak untuk memproses data pribadi merupakan dua persoalan yang berbeda.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa pengendali data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan dan melakukan pemrosesan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum dan transparan.

Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban terkait keamanan, kerahasiaan dan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data.

Ini berarti perusahaan tidak cukup hanya mengatakan:

“Database ini milik perusahaan.”

Perusahaan juga harus dapat menjelaskan untuk tujuan apa data tersebut diproses, berdasarkan dasar hukum apa, siapa yang memproses dan bagaimana data tersebut dilindungi.

3. Bagaimana Jika Data Indonesia Diproses di Luar Negeri?

Persoalan semakin menarik ketika perusahaan menggunakan cloud atau sistem teknologi yang server maupun pemrosesannya berada di negara lain.

UU PDP mengatur transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia. Dalam melakukan transfer tersebut, pengendali data wajib memastikan negara tempat penerima memiliki tingkat pelindungan data yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP, atau memenuhi mekanisme lain sesuai ketentuan undang-undang.

Perkembangan teknologi membuat isu ini semakin penting.

EY Indonesia pada 2026 mencatat meningkatnya perhatian perusahaan terhadap sovereign cloud, terutama karena keamanan, pengendalian data dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional.

Bagi investor asing, ini menjadi pertimbangan penting ketika menentukan arsitektur teknologi sebelum bisnis mulai beroperasi.

4. Merek Asing Sebaiknya Tidak Menunggu Sampai Bisnis Besar

Merek merupakan aset yang dapat memiliki nilai sangat besar ketika perusahaan mulai dikenal masyarakat.

Persoalannya, merek yang terkenal di negara asal belum tentu secara otomatis memberikan posisi hukum yang sama di Indonesia.

DJKI menjelaskan bahwa perlindungan merek di Indonesia menggunakan prinsip first to file, sehingga pendaftaran menjadi bagian penting dari strategi perlindungan merek.

Karena itu, investor yang membawa merek internasional sebaiknya melakukan pemeriksaan dan pengurusan perlindungan merek di Indonesia sejak tahap awal ekspansi.

Ini bukan hanya masalah legal.

Merek yang terlindungi juga membantu perusahaan menjaga investasi pemasaran, reputasi dan kepercayaan konsumen.

5. Rahasia Dagang Tidak Harus Dipublikasikan untuk Mendapat Perlindungan

Tidak semua teknologi harus dipatenkan.

Ada teknologi atau informasi bisnis tertentu yang justru memiliki nilai karena tetap rahasia.

UU Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang apabila memenuhi unsur kerahasiaan, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya yang semestinya.

Karena itu, perusahaan perlu membangun sistem internal.

Misalnya:

• membatasi akses terhadap informasi tertentu;

• menggunakan Non-Disclosure Agreement atau NDA;

• membuat klasifikasi informasi rahasia;

• mengatur akses karyawan;

• mengatur kewajiban setelah karyawan keluar;

• mengatur penggunaan informasi oleh vendor;

• menyimpan bukti bahwa perusahaan memang menjaga kerahasiaan informasi.

DJKI juga menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran rahasia dagang dapat ditempuh melalui mekanisme pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kesungguhan perusahaan menjaga kerahasiaannya.

6. Bagaimana Jika Teknologi Dikembangkan Bersama Perusahaan Indonesia?

Ini merupakan salah satu persoalan yang sebaiknya diselesaikan sebelum proyek dimulai.

Bayangkan perusahaan asing membawa teknologi awal ke Indonesia.

Kemudian perusahaan Indonesia mengembangkan:

• fitur baru;

• algoritma baru;

• desain baru;

• database baru;

• sistem integrasi baru.

Siapa pemilik hasil pengembangan tersebut?

Jawabannya sangat bergantung pada struktur hubungan hukum dan perjanjian para pihak.

Karena itu, kontrak kerja sama teknologi idealnya tidak berhenti pada nilai investasi dan pembagian keuntungan.

Perjanjian juga perlu menjelaskan background IP dan foreground IP—yakni kekayaan intelektual yang sudah dimiliki sebelum kerja sama dan kekayaan intelektual yang lahir selama kerja sama.

Kejelasan ini dapat membantu perusahaan menghindari perselisihan ketika bisnis berkembang.

7. NDA Penting, tetapi Bukan Satu-Satunya Perlindungan

NDA sering digunakan untuk menjaga informasi rahasia.

Namun, NDA sebaiknya menjadi bagian dari sistem yang lebih luas.

Sebuah kajian hukum 2025 mengenai NDA dan rahasia dagang di Indonesia menempatkan NDA sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia.

Artinya, perusahaan dapat membangun perlindungan berlapis:

kontrak + pembatasan akses + keamanan sistem + klasifikasi informasi + pengawasan internal.

Semakin bernilai teknologi yang dibawa, semakin penting sistem perlindungannya.

8. Pemerintah Mendorong Kekayaan Intelektual Menjadi Aset Ekonomi

Perkembangan kebijakan pemerintah juga menunjukkan bahwa kekayaan intelektual semakin dipandang sebagai bagian dari ekonomi bernilai tambah.

Kementerian Ekonomi Kreatif pada Juni 2026 menekankan bahwa pergeseran ekonomi global semakin mengarah pada aset tidak berwujud yang digerakkan oleh intellectual property, konten digital dan kapabilitas teknologi.

Pada Agustus 2026, Kementerian Perdagangan juga menyampaikan pentingnya perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia.

DJKI sendiri pada April 2026 melakukan pembahasan bersama WIPO mengenai penguatan ekosistem paten dan agenda komersialisasi paten di Indonesia.

Arah kebijakan tersebut memberikan pesan positif: teknologi dan kekayaan intelektual semakin ditempatkan sebagai aset ekonomi yang perlu dikelola secara profesional.

Investor Sebaiknya Membuat “IP Map” Sebelum Memulai Bisnis

Sebelum teknologi masuk ke Indonesia, perusahaan dapat membuat pemetaan sederhana:

Dengan langkah sederhana tersebut, investor dapat mengetahui sejak awal aset apa yang dimiliki, aset apa yang hanya dilisensikan dan aset apa yang akan dikembangkan bersama mitra Indonesia.

Indonesia dan Masa Depan Investasi Berbasis Teknologi

Investasi teknologi membawa peluang yang besar bagi Indonesia.

Masuknya teknologi dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat industri digital dan menciptakan produk baru yang memiliki nilai tambah.

Karena itu, pembahasan mengenai data dan kekayaan intelektual sebaiknya tidak ditempatkan hanya sebagai persoalan pembatasan.

Sebaliknya, kepastian mengenai siapa yang memiliki, menggunakan dan melindungi aset teknologi justru dapat menciptakan hubungan investasi yang lebih sehat.

Indonesia pada 2026 juga terus memperkuat ekosistem digital dan perlindungan data. Dalam pertemuan dengan komunitas bisnis Amerika Serikat pada April 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan keterbukaan Indonesia terhadap investasi digital global sekaligus pentingnya pelindungan data pribadi.

Bagi investor, pesan yang dapat diambil cukup sederhana:

Bawa teknologinya, kembangkan bisnisnya, tetapi pastikan hak atas teknologinya jelas sejak awal.

Sebab, dalam ekonomi modern, aset terbesar sebuah perusahaan tidak selalu terlihat dalam bentuk gedung, mesin atau tanah.

Kadang-kadang, aset tersebut berada di dalam kode program, database, algoritma, merek, formula dan pengetahuan yang tersimpan di kepala manusia.

Dan ketika aset tersebut dikelola dengan kepastian hukum yang baik, teknologi tidak hanya menjadi alat untuk menjalankan bisnis, tetapi dapat menjadi fondasi bagi investasi jangka panjang yang sehat, inovatif dan berkelanjutan.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.