Jakarta—Hukuminfo.id

 Indonesia semakin menarik perhatian investor global. Bukan hanya karena ukuran pasar yang besar, tetapi juga karena potensi hilirisasi, sumber daya alam, ekonomi digital, infrastruktur, industri manufaktur, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa pada Semester I 2026, realisasi investasi Indonesia mencapai sekitar Rp1.010,5 triliun, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp507,6 triliun. Investasi sektor hilirisasi juga mencapai Rp300,1 triliun dan PMA menyumbang sekitar 70,9 persen dari investasi hilirisasi tersebut.

Angka tersebut memberikan pesan yang positif: Indonesia masih menjadi salah satu pasar yang diperhitungkan dalam strategi investasi global.

Namun, masuk ke pasar Indonesia bukan hanya soal menghitung potensi keuntungan. Investor juga perlu memahami aturan yang berlaku sejak awal.

Kesalahan dalam membaca struktur usaha, perizinan, kepemilikan saham, perpajakan, tenaga kerja maupun kontrak dapat menimbulkan persoalan yang sebenarnya bisa dicegah.

Karena itu, bagi investor asing, kepastian hukum sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Tujuh Kesalahan Hukum yang Perlu Dihindari Investor Asing

1. Memulai bisnis sebelum memastikan bidang usahanya terbuka

Salah satu langkah paling penting sebelum membawa modal ke Indonesia adalah memastikan bahwa bidang usaha yang dipilih memang dapat dimasuki investor asing dan memahami persyaratan sektoralnya.

Kerangka bidang usaha penanaman modal diatur antara lain melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Prinsip dasarnya, bidang usaha komersial pada dasarnya terbuka untuk penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kesalahan yang sering terjadi bukan selalu karena investornya tidak serius, melainkan karena struktur investasi disusun sebelum pemeriksaan terhadap bidang usaha, KBLI dan persyaratan sektoral dilakukan secara menyeluruh.

Langkah yang lebih aman adalah melakukan legal review sejak tahap awal sebelum investasi dilakukan.

2. Menganggap NIB sebagai satu-satunya izin untuk beroperasi

Kemudahan perizinan di Indonesia terus dikembangkan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Saat ini kerangka utamanya diatur melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mulai berlaku 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam sistem tersebut, NIB merupakan bagian penting dari legalitas usaha. Namun, kebutuhan perizinan tidak berhenti pada kepemilikan NIB.

Berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha, perusahaan dapat memerlukan perizinan berusaha, sertifikat standar, maupun perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Artinya, memiliki NIB bukan berarti seluruh kewajiban perizinan otomatis selesai.

Investor sebaiknya memastikan bahwa seluruh perizinan yang relevan dengan kegiatan nyata perusahaan sudah terpenuhi sebelum operasi komersial dimulai.

3. Menggunakan skema “pinjam nama” atau nominee untuk kepemilikan saham

Ini merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Investor asing terkadang tergoda menggunakan nama pihak lain untuk menempatkan saham karena menganggap struktur tersebut lebih mudah atau dapat menghindari pembatasan tertentu.

Padahal, Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain.

Perjanjian atau pernyataan semacam itu dinyatakan batal demi hukum.

Karena itu, struktur kepemilikan harus dibuat secara transparan dan sesuai dengan ketentuan penanaman modal.

Bagi investor, transparansi bukan kelemahan.

Justru transparansi merupakan salah satu fondasi untuk melindungi investasi dalam jangka panjang.

4. Tidak melakukan pemeriksaan hukum terhadap tanah dan aset

Tanah sering menjadi salah satu aset terpenting dalam investasi, terutama untuk sektor industri, properti, perkebunan, manufaktur dan kawasan usaha.

Kesalahan yang dapat menimbulkan persoalan adalah langsung membayar atau menandatangani transaksi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap status tanah, sertifikat, tata ruang, penguasaan fisik, penggunaan tanah serta potensi sengketa.

PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, termasuk berbagai aspek pertanahan yang perlu diperhatikan investor.

Investor asing juga perlu memahami bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah di Indonesia memiliki rezim hukum tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan sistem kepemilikan tanah di negara asal investor.

Karena itu, legal due diligence terhadap aset sebaiknya dilakukan sebelum transaksi.

5. Menandatangani kontrak tanpa memahami mekanisme penyelesaian sengketa

Investasi hampir selalu melibatkan kontrak.

Mulai dari shareholder agreement, joint venture agreement, perjanjian pembiayaan, kontrak pemasok, kontrak distribusi hingga perjanjian dengan mitra lokal.

Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus pada nilai transaksi tetapi kurang memperhatikan klausul:

• hukum yang berlaku;

• forum penyelesaian sengketa;

• arbitrase atau pengadilan;

• mekanisme wanprestasi;

• termination;

• force majeure;

• pengalihan saham;

• deadlock;

• dan mekanisme keluar dari investasi.

UU Penanaman Modal juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal. Untuk sengketa tertentu antara Pemerintah dan penanam modal asing, UU tersebut mengatur kemungkinan penyelesaian melalui arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Bagi investor asing, klausul penyelesaian sengketa bukan sekadar formalitas.

Klausul tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap investasi apabila hubungan bisnis mengalami masalah.

6. Mengabaikan kewajiban perpajakan dan perubahan administrasi pajak

Investasi yang sehat bukan hanya mengenai bagaimana modal masuk, tetapi juga bagaimana kewajiban perpajakannya dikelola dengan benar.

Investor perlu memahami kewajiban perusahaan di Indonesia, termasuk administrasi perpajakan, transaksi lintas negara, pembayaran kepada pihak luar negeri dan konsekuensi pajak atas transaksi tertentu.

Pemerintah juga terus melakukan pembaruan administrasi perpajakan. Salah satunya melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026.

Bagi investor asing, prinsip sederhananya adalah:

jangan hanya menghitung keuntungan sebelum pajak; hitung juga kewajiban hukum dan pajak sejak awal investasi.

Perencanaan yang baik akan membuat arus kas perusahaan lebih terukur dan mengurangi risiko koreksi di kemudian hari.

7. Menganggap tenaga kerja dan lingkungan sebagai urusan setelah bisnis berjalan

Investasi yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar modal.

Perusahaan juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan lingkungan.

Di sektor ketenagakerjaan, aturan yang berlaku mencakup penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan pekerja, pengupahan dan berbagai kewajiban perusahaan. Kerangka PBBR sektor ketenagakerjaan juga telah diperbarui melalui Permenaker Nomor 14 Tahun 2025.

Sementara dalam aspek lingkungan, PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur antara lain persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu lingkungan, limbah, pengawasan serta sanksi administratif.

Karena itu, investor sebaiknya memasukkan aspek ESG, ketenagakerjaan dan lingkungan sejak tahap perencanaan.

Dengan pendekatan tersebut, kepatuhan tidak menjadi penghambat investasi, tetapi justru menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan.

Pemerintah Terus Memperkuat Iklim Investasi

Kabar baiknya, penguatan kepastian hukum dan kemudahan investasi juga terus menjadi agenda Pemerintah.

Pada September 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan strategi untuk menarik dan mengarahkan FDI ke sektor hilirisasi melalui tiga pendekatan utama, yaitu perencanaan, eksekusi dan pemberian insentif.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi untuk mengatasi hambatan investasi atau yang dikenal sebagai debottlenecking channel, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Di sektor pasar modal, Pemerintah juga mendorong transparansi, integritas, tata kelola perusahaan dan penguatan perlindungan investor. Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market dalam tinjauan MSCI 2026, sementara agenda reformasi pasar modal terus dilanjutkan.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tidak hanya ingin menarik investasi, tetapi juga membangun ekosistem investasi yang semakin kredibel.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Investor Sebelum Menanamkan Modal?

Sebelum mengirimkan modal atau menandatangani perjanjian investasi, investor asing idealnya memiliki sedikitnya tujuh checklist:

1. Periksa bidang usaha dan KBLI.
2. Pastikan struktur PMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Periksa seluruh perizinan melalui sistem OSS dan perizinan sektoral yang relevan.
4. Lakukan legal due diligence terhadap perusahaan, mitra, aset dan tanah.
5. Pastikan kontrak memberikan perlindungan yang memadai.
6. Hitung kewajiban pajak dan biaya kepatuhan sejak awal.
7. Pastikan aspek ketenagakerjaan, lingkungan dan tata kelola telah diperhitungkan dalam rencana bisnis.
8. Investasi yang Baik Dimulai dari Kepastian Hukum

Indonesia memiliki peluang investasi yang besar. Data realisasi investasi Semester I 2026 memperlihatkan bahwa modal asing tetap memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi nasional.

Namun, investasi yang besar membutuhkan fondasi yang kuat.

Bagi investor asing, memahami hukum Indonesia bukan berarti memperlambat bisnis. Sebaliknya, kepatuhan hukum sejak awal dapat membantu investor mengambil keputusan dengan lebih percaya diri, mengurangi risiko dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, investasi yang baik bukan hanya tentang berapa besar modal yang ditanamkan.

Investasi yang baik adalah investasi yang mampu tumbuh, memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berjalan di atas kepastian hukum yang sehat.

Indonesia memiliki peluang tersebut. Tantangannya adalah memastikan setiap peluang investasi dibangun dengan struktur yang benar sejak awal.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.