JAKARTA, HUKUMINFO.ID — Pertanyaan mengenai apakah seseorang boleh membawa sebagian kekayaannya ke luar negeri merupakan persoalan yang semakin relevan di tengah mobilitas masyarakat, perkembangan investasi internasional, perjalanan bisnis, pendidikan, hingga kebutuhan keluarga yang berada di luar Indonesia.

Pertanyaannya sederhana: apakah seseorang yang memiliki kekayaan secara sah boleh membawa uang atau sebagian kekayaannya ke luar negeri?

Jawabannya, secara prinsip boleh, tetapi ada perbedaan penting antara membawa uang secara fisik dan memindahkan dana melalui sistem perbankan.

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut sistem devisa bebas. Artinya, penduduk pada prinsipnya dapat memiliki dan menggunakan devisa. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti tidak ada pengawasan.

Negara tetap memiliki mekanisme untuk memastikan lalu lintas uang dan devisa berlangsung secara tertib, transparan, serta tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Di sinilah masyarakat perlu memahami perbedaan antara “boleh membawa” dan “boleh membawa tanpa prosedur.”

Keduanya merupakan hal yang berbeda.

Membawa Uang Tunai ke Luar Negeri Diperbolehkan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa orang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau setara ke luar wilayah Indonesia wajib memberitahukannya kepada petugas Bea dan Cukai.

Ketentuan tersebut berlaku terhadap uang tunai dalam rupiah maupun valuta asing serta instrumen pembayaran tertentu seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan bilyet giro.

Artinya, angka Rp100 juta bukanlah batas yang mengatakan seseorang dilarang membawa uang lebih dari jumlah tersebut.

Angka tersebut merupakan salah satu ambang kewajiban pemberitahuan.

Dengan demikian, seseorang yang secara sah memiliki uang Rp150 juta dan hendak bepergian ke luar negeri tidak otomatis melakukan pelanggaran hanya karena membawa uang tersebut.

Yang harus diperhatikan adalah kewajiban untuk memberitahukan pembawaannya sesuai prosedur kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahkan menyediakan sistem Electronic Customs Declaration (e-CD) untuk pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke luar daerah pabean.

Bagaimana dengan Uang Rupiah?

Untuk uang dalam bentuk Rupiah, terdapat ketentuan yang lebih spesifik.

Pembawaan uang Rupiah sebesar Rp100 juta atau lebih keluar wilayah pabean Indonesia wajib memperoleh izin Bank Indonesia.

Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya melakukan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai apabila yang dibawa adalah uang Rupiah dalam jumlah tersebut.

Ada persyaratan izin dari Bank Indonesia yang harus diperhatikan.

Hal ini berbeda dengan sekadar membawa valuta asing dalam jumlah tertentu yang tunduk pada mekanisme pemberitahuan dan ketentuan tersendiri.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak melarang masyarakat membawa uang secara keseluruhan, tetapi menetapkan jalur dan prosedur yang harus dipenuhi.

Ada Aturan Khusus untuk Uang Kertas Asing dalam Jumlah Sangat Besar

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembawaan uang kertas asing dalam jumlah sangat besar.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan Bea dan Cukai, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain senilai paling sedikit Rp100 juta wajib diberitahukan.

Sementara itu, untuk uang kertas asing dengan nilai paling sedikit setara Rp1 miliar, terdapat ketentuan yang jauh lebih ketat.

Orang perseorangan tidak diperbolehkan membawa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit setara Rp1 miliar secara pribadi. Pembawaan dalam jumlah tersebut hanya dapat dilakukan oleh korporasi atau orang perseorangan yang membawa atas nama korporasi, serta memerlukan izin dan persetujuan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak menyamakan aturan Rp100 juta dengan aturan Rp1 miliar.

Keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Lalu Bagaimana Jika Kekayaan Dipindahkan Melalui Bank?

Di sinilah persoalan menjadi berbeda.

Seseorang tidak harus membawa uang tunai dalam koper atau tas ketika ingin memiliki kekayaan di luar negeri.

Dana dapat dipindahkan melalui sistem perbankan, misalnya untuk investasi, biaya pendidikan, pembelian aset, kebutuhan keluarga, atau transaksi bisnis yang sah.

Indonesia tetap menganut sistem devisa bebas. Bank Indonesia menegaskan bahwa setiap penduduk pada prinsipnya dapat memiliki dan menggunakan devisa berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Namun, sistem devisa bebas tetap disertai mekanisme pemantauan lalu lintas devisa.

Tujuannya bukan semata-mata membatasi masyarakat, tetapi memastikan transaksi lintas negara dapat dipantau dan risiko terhadap stabilitas ekonomi serta sistem keuangan tetap terkendali.

Transfer Besar ke Luar Negeri Tetap Memerlukan Dokumen Pendukung

Perubahan kebijakan Bank Indonesia pada 2026 juga perlu diperhatikan masyarakat profesional dan pelaku usaha.

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap threshold kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing.

Dalam kebijakan yang berlaku mulai 1 Juli 2026, threshold tersebut disesuaikan dari nilai setara di atas USD50.000 menjadi di atas USD25.000.

Dengan demikian, transaksi transfer dana keluar negeri dalam valuta asing di atas ambang tersebut memerlukan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank.

Ini bukan berarti seseorang dilarang mengirim dana lebih dari USD25.000.

Justru sebaliknya.

Transaksi tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan dokumentasi yang ditetapkan.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengawasan lalu lintas devisa diarahkan untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan.

Jadi, Apakah Orang Indonesia Boleh Menyimpan Kekayaan di Luar Negeri?

Secara prinsip, kepemilikan dan penggunaan devisa oleh penduduk tidak dilarang secara umum.

Yang perlu diperhatikan adalah asal-usul dana, tujuan transaksi, cara pemindahan dana, kewajiban pelaporan, serta ketentuan khusus yang mungkin berlaku terhadap jenis transaksi tertentu.

Dengan kata lain, hukum tidak mengatakan bahwa seluruh kekayaan warga negara harus selalu berada di Indonesia.

Yang menjadi perhatian negara adalah legalitas sumber dana dan kepatuhan terhadap mekanisme lalu lintas devisa.

Karena itu, seseorang yang mempunyai dana hasil usaha yang sah, penghasilan profesional, investasi, penjualan aset atau sumber pendapatan legal lainnya pada prinsipnya memiliki ruang untuk mengelola dan menggunakan devisanya sesuai ketentuan.

Bukan Sekadar Soal Membawa Uang, tetapi Soal Asal-Usul Kekayaan

Dalam praktiknya, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya:

“Berapa uang yang boleh saya bawa?”

Melainkan:

“Dari mana uang tersebut berasal dan apakah transaksi saya dapat dijelaskan secara hukum?”

Ini menjadi penting karena sistem keuangan modern tidak hanya melihat jumlah uang, tetapi juga sumber dana, tujuan transaksi, dan pola pergerakannya.

Transaksi yang dilakukan melalui lembaga keuangan akan tunduk pada ketentuan mengenai pemantauan lalu lintas devisa serta ketentuan lain yang relevan.

Karena itu, dokumentasi seperti bukti penghasilan, kontrak bisnis, dokumen investasi, bukti transaksi atau dokumen lain yang relevan dapat menjadi sangat penting apabila bank meminta penjelasan atau dokumen pendukung.

Bagi masyarakat profesional, kebiasaan menyimpan dokumentasi transaksi secara tertib merupakan bagian dari tata kelola keuangan yang sehat.

Bagaimana Jika Tidak Melaporkan Uang yang Dibawa?

Kewajiban pemberitahuan bukan sekadar formalitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi administratif bagi pihak yang tidak memberitahukan atau memberitahukan jumlah yang tidak sesuai.

Besaran dendanya dapat mencapai 10 persen dari jumlah uang atau instrumen pembayaran yang dibawa, dengan batas maksimum Rp300 juta, sesuai kondisi yang diatur dalam undang-undang.

Karena itu, langkah paling aman bagi masyarakat adalah tidak mencoba menghindari prosedur.

Jujur, lapor dan lengkapi dokumen.

Prosedur yang benar justru memberikan perlindungan kepada pemilik dana.

Mengapa Negara Melakukan Pengawasan?

Pengawasan terhadap lalu lintas uang bukan berarti negara mencurigai seluruh masyarakat yang melakukan transaksi ke luar negeri.

Dalam sistem ekonomi modern, pengawasan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperoleh data mengenai arus dana lintas negara, mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, serta memastikan transaksi berjalan sesuai ketentuan.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan lalu lintas devisa diperlukan agar manfaat transaksi internasional dapat diperoleh secara optimal dengan risiko yang tetap terkendali.

Pendekatan tersebut penting karena ekonomi Indonesia juga semakin terhubung dengan perdagangan, investasi, pendidikan, perjalanan, dan aktivitas bisnis internasional.

Kebijakan 2026 Menunjukkan Arah yang Semakin Tertib

Perkembangan regulasi Bank Indonesia sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa pengelolaan devisa terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

Bank Indonesia pada Maret 2026 menerbitkan PBI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam, sementara berbagai ketentuan lalu lintas devisa dan pasar valuta asing juga terus diperbarui.

Pada sisi lain, Bank Indonesia juga terus mengembangkan transaksi menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra. Pada Agustus 2026, misalnya, diterbitkan ketentuan mengenai penyelesaian transaksi bilateral Indonesia dan Singapura menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui bank.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan devisa Indonesia tidak semata-mata berbicara mengenai pembatasan.

Ada pula upaya untuk mempermudah transaksi internasional yang sah, memperkuat sistem keuangan, dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi lintas negara.

Kesimpulan: Kekayaan yang Sah Tidak Perlu Disembunyikan

Pada akhirnya, masyarakat tidak perlu melihat aturan pembawaan uang ke luar negeri sebagai sesuatu yang menakutkan.

Justru aturan tersebut memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Kekayaan yang diperoleh secara sah pada prinsipnya dapat dikelola, termasuk melalui transaksi internasional, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Yang perlu diingat adalah tiga hal sederhana:

Pertama, membawa uang tunai secara fisik memiliki aturan pemberitahuan dan, untuk kondisi tertentu, izin.

Kedua, memindahkan dana melalui bank merupakan transaksi lalu lintas devisa yang juga memiliki mekanisme dokumentasi dan pemantauan.

Ketiga, semakin besar nilai transaksi, semakin penting memastikan sumber dana, tujuan transaksi, dan dokumen pendukung tersedia dengan baik.

Hukum pada akhirnya bukan hanya tentang larangan.

Hukum juga memberikan kepastian.

Bagi masyarakat, kepastian berarti dapat merencanakan keuangan dengan lebih tenang.

Bagi dunia usaha, kepastian berarti dapat melakukan transaksi internasional dengan lebih percaya diri.

Dan bagi negara, kepatuhan masyarakat membantu menjaga sistem keuangan tetap sehat, transparan dan dipercaya.

Karena itu, ketika seseorang hendak membawa atau memindahkan sebagian kekayaannya ke luar negeri, pertanyaan yang paling tepat bukan lagi “boleh atau tidak?”

Melainkan:

“Bagaimana cara melakukannya dengan benar menurut hukum?”

Itulah cara berpikir hukum yang sehat: bukan mencari jalan untuk menghindari aturan, tetapi memahami aturan agar hak dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.