JAKARTA — HUKUMINFO.ID, 18 September 2026, Dalam dunia investasi, masuknya modal ke Indonesia tentu menjadi kabar positif. Dana yang ditanamkan investor diharapkan dapat berkembang menjadi proyek produktif, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat rantai pasok, serta memberikan manfaat bagi perekonomian.

Namun, perjalanan sebuah investasi tidak selalu berlangsung sesuai rencana.

Ada kondisi ketika modal telah masuk, perusahaan telah berdiri, perizinan telah diproses, bahkan rencana proyek telah disusun, tetapi pembangunan atau kegiatan usaha belum berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Pertanyaannya kemudian menjadi penting:

Jika uang sudah masuk ke Indonesia tetapi proyek belum berjalan, siapa yang secara hukum harus bertanggung jawab?

Jawabannya tidak selalu sederhana. Tanggung jawab hukum harus dilihat dari siapa yang memiliki kewajiban, apa isi perjanjian, bagaimana status perizinan, penyebab tertundanya proyek, serta tindakan para pihak setelah hambatan tersebut muncul.

Hal ini menjadi semakin relevan ketika pemerintah terus mendorong percepatan realisasi investasi. Pada Semester I 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.

Uang Masuk Tidak Otomatis Berarti Proyek Harus Langsung Berjalan

Secara sederhana, masuknya dana investasi merupakan salah satu tahapan dalam proses penanaman modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang statusnya masih berlaku dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam JDIH BPK, menjadi salah satu dasar hukum utama kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Dalam praktiknya, sebuah proyek dapat menghadapi berbagai tahapan sebelum benar-benar beroperasi, antara lain penyelesaian perizinan, pengadaan lahan, pembangunan fasilitas, pengadaan mesin, pembiayaan, perekrutan tenaga kerja, pemenuhan standar sektoral, hingga kesiapan komersial.

Karena itu, keterlambatan proyek tidak otomatis berarti telah terjadi pelanggaran hukum.

Yang perlu dilihat adalah penyebabnya.

Apakah proyek terlambat karena proses perizinan?

Apakah terdapat perubahan regulasi?

Apakah terdapat masalah kontraktual?

Apakah terjadi keterlambatan dari mitra?

Atau justru terdapat kewajiban tertentu yang tidak dipenuhi oleh perusahaan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan langkah hukum berikutnya.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

1. Perusahaan sebagai pelaku usaha

Apabila kewajiban proyek berada pada perusahaan yang menerima atau menggunakan modal, perusahaan harus memastikan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Regulasi tersebut juga mengatur pengawasan, evaluasi, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi.

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memperoleh legalitas awal.

Perusahaan juga perlu memastikan kegiatan usaha yang dilakukan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Direksi dan pengurus perusahaan

Direksi perlu menjalankan pengurusan perusahaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, penting untuk membedakan antara kegagalan bisnis dan kesalahan atau pelanggaran hukum.

Sebuah proyek yang mengalami keterlambatan belum tentu berarti direksi secara pribadi otomatis bertanggung jawab atas seluruh kerugian investor.

Pertanggungjawaban harus dilihat berdasarkan kewenangan, tindakan, kewajiban, kontrak, dan fakta yang terjadi.

3. Mitra bisnis atau pihak kontraktual

Apabila proyek menggunakan kontraktor, pengembang, pemasok, konsultan, joint venture partner, atau pihak lainnya, maka perjanjian menjadi dokumen yang sangat penting.

Perjanjian biasanya menentukan:

• siapa melakukan apa;

• kapan kewajiban harus diselesaikan;

• bagaimana pembayaran dilakukan;

• bagaimana perubahan pekerjaan dilakukan;

• bagaimana risiko dibagi;

• bagaimana penyelesaian perselisihan dilakukan; dan

• apa konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Karena itu, ketika proyek berhenti atau tertunda, investor perlu melihat kontrak sebelum menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab.

Bagaimana Jika Hambatannya Justru Berasal dari Perizinan?

Di sinilah pendekatan pemerintah terhadap investasi menjadi penting.

Pada Agustus 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat proses debottlenecking, yaitu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi proyek investasi.

Fokus tersebut mencakup kepastian perizinan, percepatan konstruksi, serta penyelesaian hambatan di lapangan.

Dengan demikian, proyek yang belum berjalan tidak selalu harus dilihat sebagai konflik.

Ada kondisi di mana persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan fasilitasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pendekatan seperti ini memberikan pesan positif bagi dunia usaha:

ketika terdapat hambatan, penyelesaian masalah sebaiknya diupayakan terlebih dahulu secara terukur dan sesuai mekanisme hukum.

LKPM Menjadi Bagian Penting

Salah satu hal yang sering luput diperhatikan setelah investasi dilakukan adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

BKPM pada Maret 2026 mengingatkan bahwa LKPM bukan sekadar laporan administratif, melainkan kewajiban pelaku usaha. BKPM juga menyebut keterlambatan atau kesalahan pengisian data dapat berujung pada teguran hingga sanksi pencabutan NIB.

Bagi investor, hal ini penting.

Jika proyek mengalami keterlambatan, kondisi tersebut bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban pelaporan.

Justru perkembangan proyek, realisasi investasi, kendala yang dihadapi, dan informasi relevan lainnya perlu dikelola dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumentasi yang baik dapat membantu perusahaan menjelaskan kondisi sebenarnya apabila kemudian dilakukan evaluasi atau pengawasan.

Bagaimana Jika Modal Sudah Masuk Tetapi Tidak Digunakan Sesuai Kesepakatan?

Situasinya menjadi berbeda apabila terdapat dugaan bahwa dana yang telah diberikan ternyata digunakan tidak sesuai tujuan yang telah disepakati.

Dalam kondisi seperti itu, investor perlu melakukan pemeriksaan terhadap:

perjanjian investasi, shareholder agreement, rekening dan aliran dana, laporan keuangan, keputusan organ perusahaan, penggunaan modal, serta bukti pelaksanaan proyek.

Jika terdapat dugaan wanprestasi, penyelesaian dapat ditempuh berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika terdapat dugaan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, tentu diperlukan pemeriksaan fakta dan bukti secara lebih mendalam.

Dengan kata lain, tidak semua proyek yang tertunda merupakan perkara pidana.

Pendekatan hukum yang tepat justru dimulai dengan membedakan persoalan administratif, kontraktual, perdata, korporasi, dan pidana.

Pemerintah Mendorong Proyek Tidak Berhenti di Atas Kertas

Kebijakan pemerintah saat ini juga menunjukkan perhatian terhadap kualitas realisasi investasi.

Pada Agustus 2026, pemerintah menetapkan target investasi 2027 sebesar Rp2.322 triliun dan menyatakan akan berfokus pada kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, serta penyelesaian hambatan di lapangan. BKPM juga menyampaikan bahwa sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan OSS dan terus diperkuat.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari adanya komitmen modal, tetapi juga dari kemampuan mengubah komitmen tersebut menjadi kegiatan ekonomi nyata.

Hal yang sama terlihat dari upaya pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi proyek. Dalam pemberitaan ANTARA mengenai Sumatera Selatan, DPMPTSP disebut melakukan pemantauan langsung untuk melihat perkembangan investasi sekaligus mengidentifikasi hambatan proyek dan memfasilitasi penyelesaiannya sesuai kewenangan.

Lima Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Investor

Ketika modal sudah masuk tetapi proyek belum berjalan, investor tidak perlu langsung mengambil langkah ekstrem.

Ada beberapa langkah yang lebih terukur:

Pertama, periksa kontrak.
Identifikasi kewajiban masing-masing pihak dan batas waktu pelaksanaannya.

Kedua, dokumentasikan kondisi proyek.
Simpan bukti pembayaran, perizinan, laporan, korespondensi, rapat, progres pembangunan, dan bukti hambatan.

Ketiga, pastikan LKPM dan kewajiban administrasi tetap dipenuhi.

Keempat, identifikasi sumber masalah.
Apakah masalah berasal dari perizinan, lahan, pembiayaan, kontraktor, mitra, regulasi, atau keputusan internal perusahaan?

Kelima, gunakan mekanisme penyelesaian yang tepat.
Mulai dari komunikasi dan negosiasi, mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati, hingga jalur hukum apabila memang diperlukan.

Investasi yang Sehat Dimulai dari Kepastian

Data pemerintah menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tetap bergerak positif. Pada Semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, pembahasan mengenai proyek yang tertunda seharusnya tidak dipandang sebagai berita yang menakutkan bagi investor.

Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi pengingat bahwa investasi yang sehat membutuhkan perencanaan, kepatuhan, dokumentasi, tata kelola, dan komunikasi yang baik antara investor, perusahaan, mitra bisnis, serta pemerintah.

Uang yang masuk ke Indonesia adalah awal dari sebuah perjalanan.

Nilai investasi baru benar-benar terasa ketika modal tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan usaha, lapangan pekerjaan, inovasi, dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang bertanggung jawab?” tidak dapat dijawab hanya dengan melihat siapa yang menerima uang.

Jawabannya harus ditemukan melalui kontrak, kewajiban hukum, perizinan, tata kelola perusahaan, bukti pelaksanaan proyek, serta penyebab sebenarnya dari keterlambatan.

Dengan pendekatan yang tepat, masalah investasi bukan hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem investasi Indonesia yang semakin transparan, tertib, dan memberikan kepastian bagi investor lokal maupun asing.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.