Penghentian Pendataan SPPG: Ketika Jejak Akuntabilitas Dipertaruhkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu investasi sosial terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan, program ini tidak hanya dituntut mampu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga harus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bukan sekadar unit operasional, melainkan titik temu antara uang negara, pelayanan publik, dan akuntabilitas.

Karena itu, keputusan penghentian pendataan SPPG oleh Kejaksaan Agung layak dipandang lebih dari sekadar penyesuaian mekanisme administrasi. Pertanyaan mendasarnya bukanlah siapa yang melakukan pendataan, melainkan bagaimana negara dapat menjamin fungsi pengawasan apabila basis data yang selama ini menjadi pijakan pengendalian tidak lagi tersedia atau tidak lagi diperbarui secara sistematis.

Di sinilah persoalan kebijakan sesungguhnya muncul. Dalam pengelolaan keuangan negara, pengawasan tidak pernah dapat dipisahkan dari data.

Negara Tidak Mengawasi Anggaran, Melainkan Aktivitas yang Menggunakan Anggaran

Sering kali publik memahami pengawasan sebagai proses memeriksa laporan keuangan setelah kegiatan selesai. Padahal, paradigma pengawasan modern telah bergeser. Pengawasan bukan lagi sekadar menemukan kesalahan (finding mistakes), tetapi mencegah terjadinya penyimpangan (preventing failures).

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap rupiah yang berasal dari APBN harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut tidak mungkin diwujudkan apabila negara kehilangan kemampuan untuk mengetahui siapa pelaksana kegiatan, di mana kegiatan berlangsung, berapa kapasitasnya, dan bagaimana realisasi penggunaan anggarannya.

SPPG merupakan objek yang memenuhi seluruh karakteristik tersebut. Setiap dapur menerima alokasi sumber daya, melaksanakan pengadaan bahan makanan, mengolah makanan, mendistribusikan kepada penerima manfaat, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Seluruh aktivitas tersebut meninggalkan jejak administratif yang seharusnya terdokumentasi secara utuh.

Dengan demikian, pendataan bukanlah beban birokrasi, melainkan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah.

Pendataan Merupakan Instrumen Pengawasan Berbasis Risiko

Dalam praktik pengawasan sektor publik, dikenal konsep Risk-Based Supervision. Artinya, pengawas tidak mungkin memeriksa seluruh satuan kerja secara bersamaan sehingga pengawasan harus didasarkan pada pemetaan risiko.

Pertanyaannya, bagaimana risiko dapat dipetakan apabila data dasar mengenai SPPG tidak tersedia?

Tanpa data, pemerintah tidak dapat mengetahui:

• dapur mana yang melayani jumlah penerima manfaat paling besar;
• dapur mana yang mengalami lonjakan biaya operasional secara tidak wajar;
• dapur mana yang sering menerima keluhan kualitas makanan;
• dapur mana yang mengalami pergantian penyedia bahan pangan secara berulang;
• dapur mana yang memiliki tingkat kegagalan distribusi paling tinggi.

Padahal indikator-indikator tersebut merupakan early warning system yang memungkinkan pengawasan dilakukan sebelum kerugian negara benar-benar terjadi.

Tanpa pendataan, pengawasan berubah dari sistem preventif menjadi sistem reaktif. Negara baru bergerak setelah muncul kasus keracunan massal, makanan tidak layak konsumsi, atau dugaan korupsi mencuat ke publik.

Dapur MBG Adalah Titik Rawan Korupsi Administratif

Dalam kajian kebijakan publik, korupsi tidak selalu diawali oleh niat jahat individu. Banyak kasus korupsi justru lahir dari lemahnya sistem pengendalian.

SPPG memiliki karakteristik yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, antara lain:

• manipulasi jumlah penerima manfaat;
• pengurangan kualitas bahan pangan;
• mark-up harga bahan makanan;
• pengadaan fiktif;
• pembayaran kepada pemasok yang tidak sesuai kontrak;
• produksi makanan di bawah standar tetapi dibayarkan penuh;
• distribusi yang tidak sesuai sasaran.

Seluruh modus tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu memerlukan data sebagai pembanding.

Tanpa basis data mengenai kapasitas dapur, jumlah siswa penerima manfaat, volume bahan pangan, maupun jadwal distribusi, auditor akan kesulitan membedakan apakah suatu penyimpangan merupakan kesalahan administrasi biasa atau telah berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Hilangnya Data Berarti Hilangnya Jejak Akuntabilitas

Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip administrative traceability, yaitu setiap tindakan pemerintah harus dapat ditelusuri kembali melalui dokumen yang lengkap.

Sementara dalam audit sektor publik, terdapat konsep audit trail, yakni rangkaian informasi yang memungkinkan auditor mengikuti seluruh proses penggunaan anggaran dari awal hingga akhir.

Pendataan SPPG sesungguhnya merupakan bagian dari audit trail tersebut.

Apabila data mengenai identitas dapur, kapasitas produksi, penanggung jawab, lokasi operasional, dan realisasi layanan tidak terdokumentasi secara sistematis, maka mata rantai audit menjadi terputus.

Akibatnya, pemeriksaan tidak lagi dimulai dari fakta administratif, melainkan dari dugaan.

Padahal audit modern dibangun atas prinsip evidence-based auditing, yaitu setiap kesimpulan harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi.

Tanpa Data, Apa Dasar Pembuktian Kerugian Negara?

Pertanyaan ini menjadi sangat penting apabila di kemudian hari muncul dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan MBG.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas:

• keterangan saksi;
• keterangan ahli;
• surat;
• petunjuk;
• keterangan terdakwa.

Sementara dalam perkara korupsi, pembuktian kerugian negara umumnya dibangun melalui kombinasi antara dokumen administrasi, hasil audit investigatif, transaksi keuangan, kontrak, berita acara, hingga keterangan para pihak.

Persoalannya, seluruh alat bukti tersebut membutuhkan titik awal.

Misalnya, ketika penyidik ingin membuktikan adanya mark-up pengadaan bahan makanan di sebuah dapur MBG, penyidik harus terlebih dahulu mengetahui:

• dapur mana yang menerima anggaran;
• siapa pengelolanya;
• berapa kapasitas produksinya;
• berapa jumlah penerima manfaat;
• berapa alokasi dana yang diterima;
• sejak kapan dapur tersebut beroperasi.

Informasi tersebut pada dasarnya merupakan hasil dari pendataan.

Apabila pendataan dihentikan tanpa adanya sistem pengganti yang memiliki kualitas setara, maka penyidik harus membangun ulang keseluruhan informasi tersebut dari nol.

Konsekuensinya bukan hanya memperpanjang proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan hilangnya bukti, berubahnya dokumen, maupun sulitnya menelusuri pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif pembuktian, kondisi tersebut jelas tidak ideal.

Pengawasan Tidak Harus Dilakukan Kejaksaan, Tetapi Data Harus Tetap Ada

Di sinilah letak persoalan yang sering disalahpahami.

Perdebatan publik seolah menempatkan pilihan antara pendataan oleh Kejaksaan atau tidak ada pendataan sama sekali.

Padahal keduanya merupakan isu yang berbeda.

Dalam kerangka Three Lines of Defense, pengawasan program pemerintah seharusnya dilakukan secara berlapis.

Lapis pertama adalah pengendalian internal oleh penyelenggara program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional beserta pengelola SPPG.

Lapis kedua adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat dan BPKP, yang bertugas memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Lapis ketiga adalah pengawasan eksternal oleh BPK serta penegakan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Dengan konstruksi tersebut, pendataan seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara program sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Aparat penegak hukum tidak perlu menjadi pengumpul data utama, tetapi harus memiliki akses terhadap data tersebut ketika diperlukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Artinya, yang perlu dihindari bukanlah pendataannya, melainkan tumpang tindih kewenangan.

Digitalisasi Sebagai Jalan Tengah

Alih-alih menghentikan pendataan, pemerintah justru perlu memperkuat digitalisasi tata kelola SPPG.

Seluruh informasi mengenai identitas dapur, volume produksi, penerima manfaat, pembelian bahan pangan, transaksi pembayaran, hingga distribusi makanan semestinya tercatat dalam satu platform nasional yang terintegrasi.

Sistem seperti ini memberikan tiga manfaat sekaligus.

Pertama, meningkatkan transparansi publik.

Kedua, memudahkan pengawasan internal secara real time.

Ketiga, mempercepat proses pembuktian apabila ditemukan dugaan kerugian negara.

Dengan sistem digital, aparat pengawas tidak perlu lagi mengumpulkan data secara manual karena seluruh jejak transaksi telah tersedia dalam bentuk audit trail elektronik.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

Dalam kebijakan publik, persoalan terbesar bukanlah ketika negara mengalami kekurangan anggaran, melainkan ketika negara kehilangan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi sosial yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Namun semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap akuntabilitas.

Karena itu, penghentian pendataan SPPG tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya dokumentasi atas pelaksanaan program. Negara tetap memerlukan data yang utuh, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi pengawasan, audit, serta penegakan hukum.

Pada akhirnya, data bukan sekadar kumpulan angka atau identitas administratif. Dalam perspektif kebijakan publik, data adalah memori institusional negara. Ketika memori itu hilang, negara tidak hanya kehilangan kemampuan untuk mengawasi, tetapi juga kehilangan pijakan untuk membuktikan ketika penyimpangan benar-benar terjadi. Sebab dalam tata kelola keuangan publik, tidak ada akuntabilitas tanpa dokumentasi, dan tidak ada pembuktian tanpa jejak data.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.