HUKUMINFO.ID - JAKARTA, 9 September 2026 — Bagi seorang investor, keputusan menanamkan modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pasar atau potensi keuntungan. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah aturan jelas, apakah proses perizinan dapat diprediksi, dan apakah pemerintah mampu memberikan kepastian ketika sebuah proyek mulai berjalan?

Pertanyaan tersebut kini mendapat perhatian serius pemerintah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Keminveshil/BKPM) menempatkan kepastian perizinan sebagai salah satu fokus utama untuk mengejar target investasi Indonesia pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun.

Target tersebut meningkat 13,8 persen dibandingkan target tahun 2026. Untuk mencapainya, pemerintah menetapkan tiga fokus utama, yaitu kepastian perizinan, percepatan konstruksi, dan penyelesaian berbagai hambatan investasi di lapangan.

Bagi dunia usaha, arah tersebut memberikan pesan yang cukup jelas: pemerintah tidak hanya mengejar besarnya angka investasi, tetapi juga ingin memastikan investasi yang telah masuk dapat benar-benar direalisasikan.

Kepastian Perizinan Menjadi Kunci

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah ingin memberikan kepastian perizinan yang lebih baik pada tahun 2027.

Sistem Online Single Submission atau OSS yang menjadi pintu utama pelayanan perizinan berusaha juga terus diperkuat.

Saat ini, sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan OSS. Sebanyak 24 kementerian/lembaga juga telah memiliki akses untuk melakukan verifikasi dan pemantauan.

Pemerintah bahkan menyiapkan pengembangan OSS versi 2.0 dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, big data dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi serta keandalan pelayanan. Sebanyak 575 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota juga telah terhubung dengan OSS.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, pemerintah sedang berusaha membuat proses perizinan menjadi lebih terintegrasi dan mudah dipantau.

Bagi pengusaha, kepastian seperti ini sangat penting.

Sebab satu keputusan investasi dapat menyangkut modal yang besar, tenaga kerja, pembelian mesin, pembangunan gedung, kontrak dengan pemasok dan rencana ekspansi selama bertahun-tahun.

Semakin jelas proses perizinannya, semakin mudah perusahaan menghitung risiko.

Mengapa Regulasi yang Sering Berubah Bisa Menjadi Persoalan?

Perubahan regulasi bukan sesuatu yang harus selalu dipandang negatif.

Hukum memang perlu berubah mengikuti perkembangan ekonomi, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Yang menjadi persoalan adalah apabila perubahan aturan membuat pelaku usaha kesulitan memahami kewajiban baru, tidak memiliki waktu penyesuaian yang cukup, atau menghadapi penerapan aturan yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Dalam kondisi seperti itu, perusahaan akan memasukkan risiko regulasi ke dalam perhitungan bisnis.

Akibatnya, keputusan investasi bisa menjadi lebih hati-hati.

Sebaliknya, apabila pemerintah mampu menjaga aturan tetap transparan, memberikan masa transisi yang wajar, menyediakan informasi yang mudah dipahami dan memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik, maka perubahan regulasi dapat menjadi bagian dari perbaikan iklim usaha.

Inilah mengapa kepastian hukum tidak berarti hukum tidak boleh berubah.

Kepastian hukum berarti dunia usaha mengetahui bagaimana aturan bekerja, kapan aturan berlaku, apa yang harus dilakukan dan ke mana harus mencari penyelesaian apabila terjadi persoalan.

Pemerintah Percepat Realisasi Proyek

Kepastian izin juga harus diikuti dengan kemampuan proyek untuk bergerak.

Karena itu, Keminveshil/BKPM tidak hanya berbicara mengenai perizinan.

Pemerintah juga menempatkan percepatan konstruksi sebagai fokus.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Melalui program tersebut, investor di 62 kawasan industri dapat mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi pusat dan daerah untuk mendukung proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional serta program prioritas pemerintah.

Langkah ini menunjukkan bahwa investasi tidak cukup hanya berhenti pada angka komitmen.

Yang lebih penting adalah bagaimana komitmen tersebut berubah menjadi proyek nyata.

Pabrik harus dibangun.

Tenaga kerja harus direkrut.

Produk harus dihasilkan.

Dan kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Investasi Bukan Sekadar Angka

Data pemerintah menunjukkan bahwa investasi memiliki peranan semakin penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keminveshil/BKPM menyampaikan bahwa investasi memberikan kontribusi sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026. Pada periode yang sama, investasi tumbuh 6,87 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai perizinan sebenarnya bukan hanya urusan pemerintah dan investor.

Ada kepentingan masyarakat di dalamnya.

Ketika investasi terealisasi, terdapat peluang munculnya lapangan pekerjaan, kegiatan usaha baru, kebutuhan terhadap pemasok lokal, peningkatan produksi serta penerimaan negara.

Karena itu, memperbaiki perizinan pada akhirnya juga merupakan bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Debottlenecking: Jangan Biarkan Investasi Berhenti di Tengah Jalan

Pada akhir Agustus 2026, BKPM juga menekankan pentingnya pendekatan debottlenecking, yaitu membantu menyelesaikan hambatan yang menyebabkan proyek investasi tidak dapat segera direalisasikan.

ANTARA melaporkan bahwa pemerintah memperkuat kualitas iklim investasi melalui penyederhanaan layanan perizinan, peningkatan kepastian hukum dan fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan investasi.

Pendekatan tersebut menarik karena persoalan investasi tidak selalu berada pada tahap awal.

Ada proyek yang izinnya sudah tersedia tetapi masih menghadapi persoalan teknis.

Ada proyek yang membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Ada pula persoalan infrastruktur, tata ruang atau kebutuhan koordinasi dengan kementerian/lembaga tertentu.

Karena itu, tugas pemerintah bukan hanya membuka pintu investasi.

Pemerintah juga perlu membantu memastikan proyek yang sudah masuk dapat berjalan dengan baik sesuai aturan.

RPerpres Bisnis dan HAM Ikut Memperkuat Kepastian Usaha

Di sisi lain, kepastian usaha juga tidak dapat dilepaskan dari tata kelola dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kementerian Hak Asasi Manusia pada Agustus 2026 mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM.

Pada 13 Agustus 2026, pemerintah menggelar Rapat Pleno Harmonisasi RPerpres tersebut.

KemenHAM menyebut regulasi ini diharapkan menjadi landasan penghormatan HAM sampai ke tingkat operasional industri, termasuk dalam rantai pasok. Materi yang menjadi perhatian antara lain pencegahan pekerja anak, pencemaran lingkungan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha.

Sebelumnya, pada 5 Agustus 2026, KemenHAM bersama perwakilan PBB juga membahas RPerpres tersebut.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan Indonesia tidak hanya mengejar investasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Investor Masa Kini Membutuhkan Lebih dari Sekadar Kemudahan

Dunia usaha global semakin memperhatikan tata kelola.

Investor tidak hanya bertanya mengenai besarnya pasar Indonesia.

Mereka juga melihat bagaimana suatu negara memberikan kepastian hukum, menjaga transparansi, melindungi hak pekerja, mengelola lingkungan dan memastikan perusahaan dapat menjalankan usaha secara bertanggung jawab.

Karena itu, pembentukan RPerpres Bisnis dan HAM dapat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan kualitas iklim usaha.

KemenHAM menyatakan regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta bagian dari komitmen Indonesia mengadopsi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Pemerintah menargetkan RPerpres dapat rampung dan diundangkan pada 2026.

Artinya, kepastian usaha dan kepatuhan HAM tidak harus dipertentangkan.

Keduanya justru dapat berjalan bersama.

Menuju Ekosistem Investasi yang Lebih Terpercaya

Agenda reformasi hukum dan investasi juga mempunyai hubungan dengan proses Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam pembahasan mengenai kepastian hukum dan investasi, ANTARA mencatat bahwa investor membutuhkan perizinan yang tidak berbelit, penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan keputusan pemerintah yang dapat diprediksi berdasarkan aturan yang transparan.

Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas institusi dan tata kelola.

Investor tidak selalu mencari negara tanpa risiko.

Yang mereka butuhkan adalah negara yang mampu menjelaskan risikonya dan menyediakan mekanisme hukum yang dapat dipercaya ketika masalah muncul.

Di sinilah kepastian hukum mempunyai nilai ekonomi.

Apa Artinya bagi Pengusaha?

Bagi perusahaan, kebijakan pemerintah tersebut sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi kemudahan memperoleh izin.

Ada pekerjaan rumah yang juga harus dilakukan dunia usaha.

Perusahaan perlu memastikan legalitasnya tertib, dokumen perizinan diperbarui, kewajiban kepatuhan dipenuhi dan tata kelola internal berjalan baik.

Dengan semakin kuatnya perhatian terhadap Bisnis dan HAM, perusahaan juga perlu mulai memperhatikan aspek tenaga kerja, lingkungan, rantai pasok, mekanisme pengaduan serta proses uji tuntas HAM.

Bagi perusahaan yang sudah menjalankan tata kelola dengan baik, perkembangan tersebut justru dapat menjadi keuntungan.

Perusahaan tidak perlu menunggu regulasi baru untuk mulai membangun budaya kepatuhan.

Pemerintah dan Dunia Usaha Berjalan Bersama

Target investasi Rp2.322 triliun pada 2027 merupakan target besar.

Namun angka tersebut akan mempunyai arti lebih luas apabila investasi yang masuk benar-benar menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Karena itu, kepastian perizinan, percepatan konstruksi dan penyelesaian hambatan proyek merupakan tiga hal yang saling berkaitan.

Izin memberikan kepastian.

Konstruksi membuat investasi bergerak.

Penyelesaian hambatan memastikan proyek tidak berhenti di tengah jalan.

Sementara kepatuhan terhadap hukum dan HAM memberikan fondasi agar kegiatan usaha berlangsung secara bertanggung jawab.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun iklim investasi yang ramah modal.

Pemerintah juga sedang berupaya membangun iklim investasi yang terpercaya.

Kepastian Hukum Adalah Bahasa yang Dipahami Investor

Pada akhirnya, investor ingin mengetahui bahwa keputusan bisnis yang dibuat hari ini mempunyai dasar hukum yang jelas.

Pengusaha ingin mengetahui bahwa proses perizinan tidak berubah tanpa arah.

Pekerja ingin mengetahui bahwa haknya dihormati.

Masyarakat ingin memastikan investasi membawa manfaat dan tidak mengorbankan kepentingan publik.

Dan negara membutuhkan investasi yang mampu memperkuat perekonomian nasional.

Semua kepentingan tersebut dapat bertemu ketika hukum memberikan kepastian.

Target investasi Rp2.322 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan.

Di balik angka itu ada pabrik yang akan dibangun, usaha yang akan berkembang, pekerja yang akan mendapatkan kesempatan, teknologi yang akan masuk dan masyarakat yang berharap memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, memperbaiki kepastian perizinan sesungguhnya bukan hanya tentang mempercepat investor mendapatkan izin.

Ini tentang membuat investasi lebih mudah bergerak, lebih aman secara hukum dan lebih besar manfaatnya bagi Indonesia.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.